Tampilkan postingan dengan label BERITA DAERAH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BERITA DAERAH. Tampilkan semua postingan

Kamis, April 23, 2015

PN Cibinong Gelar Sidang 34 Syiah Terdakwa Penyerang Az-Zikra

CIBINONG (SALAM-ONLINE): Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, hari ini, Rabu (22/4) menggelar sidang perdana kasus penyerangan komplek perumahan Az-Zikra Sentul, Bogor.
Sebanyak 34 orang gerombolan Syiah dinyatakan sebagai tersangka. Mereka menyerang dan menganiaya Ketua Divisi Penegak Syariah permukiman Az-Zikra, Habib Salim Al-Kaff.
Seperti diberitakan Kiblat.net, Rabu (22/4) yang memantau di lapangan, anggota kepolisian dari Polres Bogor telah siaga di PN Cibinong sejak pagi. Tak hanya polisi pria, puluhan anggota Polisi Wanita (Polwan) juga disiagakan menjelang persidangan.
Kabag Ops Polres Bogor, Imron Ermawan menyatakan bahwa pihaknya mengerahkan 180 anggota.
“Kita lakukan upaya preventif dan pre-emtif untuk mengamankan sidang ini,” kata Imron seusai menggelar apel pasukan di depan PN Cibinong, kepada Kiblat.net.
Imron menambahkan pengamanan serupa juga akan diberlakukan hingga sidang kasus ini selesai. Terkait jumlah personil yang diturunkan, dia menyatakan bahwa pihaknya akan melihat perkembangan.
“Kita akan amankan sampai dengan vonis,” ujar Imron.
Sidang perdana kasus penyerangan komplek Az-Zikra pimpinan Ustadz Arifin Ilham pada Rabu, (22/04) mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum.
Sebanyak 34 terdakwa pelaku penyerangan Az-Zikra menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cibinong. Mereka menjalani sidang secara terpisah di dua ruang sidang yang berbeda.
Dalam dakwaannya, jaksa membacakan kronologi penyerangan dan pengeroyokan terhadap kepala Divisi Penegak Syariah Az-Zikra Faisal Salim. Dalam dakwaan itu terungkap bahwa penyerangan itu dikonsolidasikan oleh terdakwa, Ida Bagus Handoko.
Jaksa mendakwa para pelaku dengan 3 pasal berlapis, yaitu:
Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
Pasal 351 ayat 1 jo 56 ayat 1, tentang penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.
Pasal 335 ayat 1 jo 55 ayat 1, tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Menurut jaksa penuntut umum Rizal Jamaludin, ketigapuluh empat terdakwa terancam hukuman penjara 7 tahun.
“Semua didakwa dengan pasal yang sama,” kata Rizal kepada Kiblat.net di PN Cibinong pada Rabu (22/04).
Para terdakwa menolak didampingi penasiahat hukum yang ditunjuk pengadilan. (Kiblat.net)
salam-online
Read more »

Ditindas, Muslim Rohingya Belum Pernah Jadi Agenda Utama KTT ASEAN

SALAM-ONLINE: Sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Asia Tenggara meminta agar masalah Rohingya masuk ke dalam agenda utama pertemuan puncak ASEAN di Malaysia pada 26-27 April mendatang.
Dikatakan persoalan ini dianggap genting sebab krisis di negara bagian Rakhine, yang ditempati Muslim Rohingya di Myanmar, semakin memburuk. Di samping itu, jumlah mereka yang melarikan diri ke negara-negara tetangga terus mengalir.
Tuntutan disampaikan setelah sejumlah anggota parlemen ASEAN yang tergabung dalam Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) mengadakan misi mencari fakta di Myanmar selama lima hari awal bulan ini. Laporan APHR diluncurkan Rabu (22/4) di Kuala Lumpur.
“Rohingya sudah menjadi masalah ASEAN sebab banyak pelarian dari Myanmar berada di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia,” kata seorang anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago.
Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara ASEAN ditaksir mencapai 250.000 orang, baik yang berdokumen maupun tidak. Kondisi itu, menurut Charles Santiago, sudah menimbulkan masalah perdagangan manusia.
“Ada kumpulan-kumpulan tertentu (kelompok) yang menggunakan kesempatan ini untuk menangkap pengungsi-pengungsi ini dan menjual mereka ke sindikat pelacuran,” paparnya.
“Dan laki-laki yang dijual, dijual kepada kapal-kapal besar yang menangkap ikan,” jelasnya.
Sejauh ini persoalan Muslim Rohingya yang ditindas di kampung halamannya sendiri belum pernah menjadi agenda utama KTT ASEAN walaupun sempat diusulkan. Myanmar menganggap persoalan Muslim Rohingya adalah urusan dalam negeri sehingga ASEAN tidak berhak campur tangan.
Irine Yusiana Roba, salah anggota tim pencari fakta anggota parlemen ASEAN ke Myanmar, berpendapat negara-negara kawasan seharusnya menjadikan isu Muslim Rohingya sebagai masalah bersama.
“Ada omongan lebih spesifik bagaimana caranya mengembalikan mereka (pengungsi) dan mempunyai kewarganegaraan dan mereka tidak lagi menjadi korban karena banyak di antara mereka meninggal dunia dalam perjalanan ke Australia karena di Indonesia ditolak, di Malaysia ditolak,” kata anggota Komisi I DPR RI ini kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir di Kuala Lumpur.
Laporan APHR resmi diserahkan antara lain kepada Suhakam Malaysia (semacam Komnas HAM) dan ASEAN. Malaysia tercatat sebagai salah satu penampung pengungsi Muslim Rohingya terbanyak di ASEAN, setelah Thailand.
Adapun di Indonesia jumlah mereka kurang dari 1.000 orang. Mereka berharap ditempatkan di negara ketiga, tetapi hingga puluhan tahun masih menjadi pengungsi.
Sumber: BBC Indonesia
salam-online
Read more »

Ini Kualitas Bensin Shell dan Total yang Dijual di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Umumnya, pemilik kendaraan memilih stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing, seperti Shell dan Total untuk mendapat bensin yang memiliki kualitas lebih baik. Bukan hanya urusan performa yang lebih baik namun juga mengharapkan emisi gas buang yang dikeluarkan juga lebih rendah.

Namun nyatanya, Ahmad Safrudin, Executive Director Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPPB), mengungkapkan kualitas BBM dari SPBU asing tak lebih baik daripada bensin yang dijual Pertamina, khususnya untuk urusan emisi.

"Produk Shell dan Total juga hanya untuk standar Euro 2," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (23/4/2015). Di Indonesia, Shell punya Super (RON 92) dan V Power (RON 92) sementara Total meniagakan 92 dan 95.

Pria yang karib disapa Puput itu menjelaskan, dengan hanya memenuhi standar Euro 2, maka bensin yang dijual dua SPBU asing itu memuat konten benzene lebih dari 2,5 persen, aromatic content melebihi 40 persen, dan olefin di atas 20 persen.

"Pertamax dan Pertamax Plus juga untuk Euro 2. Ini disebabkan kandungannya yang tak sesuai, seperti kadar belerangnya masih 100 ppm," imbuh dia. Untuk memenuhi standar Euro 3, kandungan belerang maksimal 50 ppm dan Euro 5 (10 ppm).
Di Indonesia, sudah banyak mobil yang menerapkan standar emisi di atas Euro 2. Terutama untuk mobil CBU yang di datangkan dari luar negeri, seperti Jepang ataupun negara Eropa.

(gst/sts)
Read more »

Rabu, April 22, 2015

IPPNU Minta Pemkab Serius Efek Industri Rambut


Pemerintah Kabupaten Purbalingga diminta serius menangani dampak dari banyaknya industri rambut yang tumbuh subur baik yang ada di perkotaan maupun di desa. Selain, mampu memberikan devisa atau pemasukan terhadap daerah serta kemakmuran para pekerja wanita untuk menopang keluarganya. Namun, hadirnya perusahaan rambut di Purbalingga juga membawa dampak seperti tingginya angka perceraian, fenomena “pamongpraja” serta fenomena banyaknya anak putus sekolah di kota perwira.
“Mereka cenderung memilih bekerja di perusahaan rambut, baik yang ada di kota, maupun plasma-plasma yang ada di perdesaan. Kami mengamati sejumlah dampak negatif dari banyaknya industri rambut di Purbalingga. Salah satu dampak negatif adanya plasma di pedesaan banyaknya anak-anak dibawah umur yang dipekerjaan menjadi pekerja rambut. Dan kami meminta pemkab untuk mencari tahu apa  penyebab banyaknya anak di bawah umur yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih bekerja,”tutur Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Purbalingga, Rokhmat Mualim, saat bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Purbalingga di Ruang Dinas Wabup, Kamis sore (16/4).
Di sisi lain lapangan kerja padat karya tersebut  sambung Rokhmat, justru menjadi bumerang bagi dunia pendidikan. Pesatnya industri rambut maupun plasma dan bulu mata palsu hingga pelosok desa terpencil, mempengaruhi minat melanjutkan sekolah, baik lulusan SD/MI maupun SMP/MTs . Kondisi ini tentu membuat prihatin berbagai pihak. Bahkan tidak hanya itu, keberadaan plasma di pelosok juga memicu tingginya angka putus sekolah. Banyak siswa yang sudah duduk di SMP/MTs mengambil keputusan meninggalkan sekolah dan lebih memilih ngidep.
“Saat ini, masyarakat di perdesaan mempunyai  pola pikir untuk tidak melanjutkan  sekolah ke jenjang lebih tinggi dan memilih bekerja. Ketika sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga bekerja di perusahaan rambut,sehingga percuma saja. Untuk itu, kami meminta pemkab untuk segera menindaklanjuti banyaknya anak putus sekolah dan memilih kerja ngidep. Karena selain efek –efek tersebut, mereka akhirnya malas melanjutkan sekolah,”terangnya.
Selain, mengancam dunia pendidikan, tambah Rokhmat, banyaknya perceraian, akibat dari industry rambut. Saat IPPNU juga memprihatinkan munculnya komunitas-komunitas yang merusak moral di Purbalingga.
“Banyaknya industry rambut, selain membuat tingginya angka perceraian yang diakibatkan suami hanya mengurus anakya dan anak putus sekolah.  Saat ini IPPNU juga melihat adanya komunitas lesbi yang mulai berterus terang menunjukkan eksistensi dihadapan public.  Apa mungkin dipicu banyaknya perceraian ini sehingga memunculkan komunitas tersebut. Ini sungguh menjadi keprihatinan IPNNU, sehingga pemkab perlu menindaklanjuti hal tersebut,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Purbalingga Tasdi mengatakan, perlu adanya solusi yang menguntungkan berbagai pihak. Banyaknya investor yang menanamkan modal untuk berinvestasi, dengan menanamkan modal pada bidang usaha rambut juga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Purbalingga yang angkanya mencapai  5,6 persen. 
“Akan tetapi investor masuk hanya menampung tenaga kerja perempuan. Hal tersebut juga merupakan masalah, karena perempuan sering pulang malam, sehingga keluarganya menjadi  tidak terurus dan perannya digantikan oleh suaminya,”terangnya.
Masalah rambut sambung Tasdi merupakan kebijakan jangka pendek pemkab waktu itu. Karena ketika waktu zaman bupati sebelumnya sedang ramai-ramainya masyarakat menjadi tenaga kerja  Indonesia (TKI) keluar negeri.
“Banyaknya TKI yang mengalami penyiksaaan dan sebagainya, menuntut pemkab untuk mencari solusi agar para TKI tidak bekerja di negeri tetangga. Saat itu pemkab mempunyai pemikiran untuk mendatangkan investor untuk mengatasi hal tersebut. Pada saat itu pemikirannya bukan hanya menampung tenaga kerja perempuan, tetapi juga tenag kerja  laki-laki,”terangnya.
Selain itu, tambah Tasdi, untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemkab yang juga  didorong oleh kebijakan nasional dengan memperbanyak mendirikan sekolah kejuruan (SMK).
“Harapanya, dengan didirikannya SMK, dapat mencetak para entrepreneur (seseorang yang selalu membawa perubahan, inovasi, ide-ide baru), bukan hanya di rambut saja, akan tetapi dapat mandiri dengan mendirikan lowongan kerja  seperti keahlian las, bengkel,  dan lain sebagainya di Purbalingga. Dan kita lebih mengembangkan konsep kepada SMK agar  berorientasi menciptakan lapangan kerja, bukan lagi mencari kerja,”ujarnya.
Sedangkan untuk menangkal munculnya komunitas yang membuat rusak moral generasi muda, wabup meminta agar IPPNU jangan hanya menjadi wadah pelajar saja. Akan tetapi harus menjadi pelopor akhlakul karimah bagi seluruh generasi muda.
“Kontribusi NU dan organisasi otonom dibawahnya seperti  IPPNU di Purbalingga yang mendukung Visi Kabupaten Purbalingga yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera serta  berakhlakul karimah sangat kami nantikan. Karena visi misi pemkab dapat terwujud berkat dukungan dari semua elemen,”tuturnya. (Sukiman)

http://www.purbalinggakab.go.id
Read more »

Semangat Gotong-royong Tinggi, Purbayasa Menjadi Tuan Rumah BBGRM

URBALINGGA -  Karena mempunyai semangat gotong royong yang tinggi, Desa Purbayasa Kecamatan Padamara mendapatkan penghargaan dari Pemkab untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Penyelenggaraan BBGRM yang ke 12 akan di padukan dengan Hari Gerak PKK yang ke 43, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2015.
Kasubid Keswadayaan Gotong-royong dan ketahanan Masyarakat, Supriantoro Purnomo mengatakan peringatan BBGRM untuk melestarikan budaya gotong-royong di masyarakat. BBRGM juga bertujuan memupuk semangat partisipasi masyarakat dalam membangun desanya.  
Desa Purbayasa terpilih menjadi lokasi BBRGM tingkat Kabupaten Purbalingga menurut Purnomo dikeranakan adanya semangat gotong-royong yang tumbuh di masyarakat. Selain itu juga komitmen pimpinan wilayah terutama kepala desa yang mempunyai kepedulaian yang tinggi terhadap semangat gotongroyong.
“ Penilaian yang lain adanya sarana dan prasana balai desa yang sudah baik serta banyaknya produk lokal di wilayah ini,” ujar Purnomo pada saat Rakor penyelenggaraan BBGRM di aula Bapermasdes, Selasa (21/4).
Selain peringatan BBGRM, juga akan dilaksanakan road show Bupati atas pelaksanaan BBRGM, penanaman pohon, gelar produk UMKM, pelayanan KB, pelayanan Akte Gratis. “Untuk memeriahkan kegiatan BBGRM, masing-masing desa akan mendapatkan bantuan Rp 2 juta lewat dana ADD,” ujarnya
Lomba Aneka Kudapan
Sedangkan untuk memeriahkan hari gerak PKK, menurut salah satu pengurus PKK Kabupaten Purbalingga, Erna Ratna, PKK Kabupaten bersama pihak sponsor akan mengelar lomba aneka kudapan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di alun-alun Purbalingga, sedangkan waktu sedang di koordinasikan.
“Lomba ini nantinya akan diikuti oleh 150 peserta, hadiahnya berupa seperangkat kompor gas,” ujar Erna
Erna juga menambahkan selain kegiatan tersebut juga telah di laksanakan pencanangan gerakan deteksi dini penyakit kanker serviks di Puskesmas Bobotasri.
“Kegiatan bhakti sosial tidak bisa dilaksanakan pada BBRGM, karena telah di plot pelaksanaannya pada menjelang Hari raya Idul Fitri,” pungkasnya. (Sapto Suhardiyo)

http://www.purbalinggakab.go.id
Read more »

Kamis, Agustus 28, 2014

Bupati Tegal Terima Estafet Tunas Kelapa


SLAWI - Bupati Tegal, Enthus Susmono selaku Ketua Mabicab Tegal menerima penyerahan Estafet Tunas Kelapa (ETK) ke 32 Kwarda Jawa Tengah dari Kapolres Tegal Kota, AKBP Bharata Indrayana, SIK selaku Mabicab Kota Tegal. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Dukuhturi, Senin sore (25/8).

Tampak ribuan Pramuka dari Usia muda sampai dengan anggota dewasa berbaur dengan masyarakat memadati Jalan Raya II Dukuhturi, tepatnya didepan Kantor Kecamatan Dukuhturi untuk turut menyambut kedatangan pasukan Estafet Tunas Kelapa (ETK) Ke - 32 tingkat Kwarda Jawa Tengah yang memasuki wilayah Kwartir Cabang Tegal.

Bupati Tegal, Enthus Susmono yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo selaku Ketua Mabida Jawa Tengah meminta kegiatan Estafet Tunas Kelapa (ETK) yang merupakan kegiatan khas Pramuka Jawa Tengah untuk tetap dijaga dan dilestarikan agar filosofi dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya mampu memperkuat semangat kebangsaan dan kemajuan pembangunan di Jawa Tengah.

"Saya juga minta Pramuka Jawa Tengah untuk menggelorakan semangat Anti Narkoba. Katakan tidak pada Narkoba, karena sekali mencoba kalian akan terjerumus pada jurang kenistaan dan keterbelakangan," tandas Bupati Bupati mengajak untuk memerangi Narkoba sebagai musuh bersama bangsa untuk masa depan generasi muda yang lebih gemilang. "Sebagai generasi penerus, manfaatkan waktu muda kalian dengan sebaik-baiknya, karena sekarang bukan saatnya lagi berleha-leha," tegasnya Bupati meminta, anggota Pramuka sebagai bagian generasi muda untuk terus berkreasi, berkarya inovasi untuk menggapai prestasi setinggi bintang di angkasa, guna mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi," pungkasnya

Terpisah, Ketua Kwarcab Tegal, dr H Widodo Djoko Mulyono, M.Kes MMR menjelaskan Kwarcab Tegal dilewati pasukan ETK selama 2 (dua) hari yaitu mulai Senin (25/8) Selasa (26/8). Setelah menerima dari Kota Tegal, ETK akan diarak melewati jalur raya II Dukuhturi - Adiwerna, dan semalam disemayamkan di Sanggar Pramuka Kwarcab Tegal.

"Hari Selasa (kemarin) diarak kembali melewati Slawi, Pangkah, Kedung banteng dan Jatinegara. untuk selanjutnya akan diserahkan ke Kwarcab Pemalang di Kalirambut, Jatinegara yang merupakan perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang," jelasnya.

Ditambahkan Dr Joko, dalam rangka meramaikan ETK juga diisi dengan malam saresehan sambung rasa di Sanggar Pramuka dan kegiatan kegiatan bakti sosial. "Kegiatan bakti sosial dipusatkan di RB Adela, Tonggara Kedungbanteng dan Puskesmas Jatinegara antara penimbangan balita, posyandu dan PMT," imbuhnya. (s@n)

sumber: pemkabtegal

Read more »

Rabu, Agustus 13, 2014

Pedagang Tolak Relokasi

SLAWI - Relokasi pedagang pasar Margasari akibat adanya pelebaran jalan yang dijadwalkan akan dikerjakan pada Senin (11/8) nanti, masih mendapat penolakan dari pedagang. Sikap puluhan pedagang itu disampaikan di Kantor UPTD Pasar Margasari saat menghadiri rapat koordinasi dengan dinas terkait, Jum'at (8/8) kemarin.
Puluhan pedagang meminta untuk pemindahan tempatnya harus jelas, karena berdasar informasi lahan perhutani yang rencananya akan ditempati untuk relokasi pedagang pasar hingga saat ini belum mencapai titik terang. 
"Kalau belum ada kejelasan tempat untuk pemindahan, kami minta ditunda dahulu pengerjaan jalan," kata Khunaenah pedagang pasar margasari.
Sementara berkaitan dengan pengerjaan jalan yang sudah akan dikerjakan mulai hari Senin 11/8) nanti,  sebelumnya Kepala UPTD Pasar Margasari meminta para pedagang untuk segera membersihkan lapaknya. Namun hingga Jum'at (8/8) kemarin, masih ada beberapa lapak yang masih berada di pinggir jalan Pasar Margasari.
Setelah melalui diskusi yang alot, antara pedagang dengan UPTD Pasar, akhirnya mencapai kesepakatan kalau pedagang akan diberi waktu seminggu lagi sambil menunggu kepastian akan dipindahkan kemana. 
"Kami minta dipindahkan di trotoar sebelah jalan, kalau tidak beri waktu seminggu lagi menunggu kejelasan tempat pemindahan," ujar Khunaenah.
Sebelumnya PLT Kepala Dinas UKM dan Pasar Ir Kushartono mengatakan jika pedagang pasar Margasari baiknya ditempatkan di dalam pasar semua. Karena hingga saat ini lahan perhutani jika akan ditempati harus menunggu proses yang lama.  (muh)


sumber: radartegal.com
Read more »

Pendaftaran CPNS Dibuka 20 - 30 Agustus

SESUAI time schedule atau penjadualan dari pusat, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum 2014 Kota Tegal dibuka mulai 20 sampai 30 Agustus mendatang. Pendafataran dilakukan secara online melalui portal nasional dengan alamat http://panselnas.menpan.go.id dan masuk ke sscn.dmkd.go.id.
    Kasubid Perencanaan dan Pengangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal Trisari Novianto mengatakan, pendaftarannya dibuka pada 20-30 Agustus. Namun demikian pengumumannya mulai dipublikasikan pada 18-29 Agustus mendatang. "Untuk seleksinya, sesuai ketentuan dimulai 8 September sampai dengan selesai," katanya kemarin.
    Disebutkan, setelah pelamar mendaftar melalui portal nasional, yang bersangkutan harus mencetak (print) nomor atau formulir registrasinya. Bukti registrasi itu menjadi salah satu syarat yang harus dilampirkan pada berkas lamaran dan syarat-syarat lain yang dikirim melalui Pos. "Jadi pendaftaran tidak hanya melalui online. Pelamar harus mengirim berkasnya secara manual melalui Pos ke BKaD."
    Adapun pengumuman seleksi administrasi apakah Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Novi menegaskan akan disampaikan secara online dan manual, yakni melalui undangan seleksi. 
    Ditambahkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT). Oleh karena itu, BKD Kota Tegal dan kabupaten/kota lain se-Eks Karesidenan Pekalongan telah bekerjasama dengan BKD Provinsi Jateng.
    Dimana pelaksanaan seleksi CPNS formasi umum 2014 dilaksanakan di satu tempat, yakni di Pekalongan. Lebih tepatnya, sesuai kesepakatan di Gedung Eks Bakorwil III Kota Pekalongan. Tidak hanya itu, pada rekrutmen tahun ini, seorang pelamar juga diperbolehkan mendaftar lebih dari satu formasi, maksimal 3 formasi. Dengan catatan, masih dalam satu daerah tidak meloncat ke daerah lain. "Sistemnya single entry. Maksudnya hanya mendaftar di satu daerah, meski boleh mendaftar di 3 formasi berbeda," ujar Novi.
    Ketentuan tersebut, tegas dia, diatur oleh pusat. Karena itu pusat menyediakan 5 persen jabatan yang dapat dilamar oleh lulusan semua jurusan. Di contohkan, Kota Tegal mendapatkan kuota 66 formasi. Dengan begitu di Kota Tegal ada 3 formasi yang bisa dilamar oleh lulusan sarjana semua jurusan.
    Formasi yang disediakan pusat untuk lulusan semua jurusan di antaranya analis kebijakan, auditor, pengawas penyelenggara, ida iswara, dan penggerak swadaya masyarakat, peneliti, pekerja sosial dan pemeriksa.
    Ditanya apakah tahun ini ada formasi untuk lulusan SLTA sederajat? Novi mengungkapkan, BKD sudah mengajukannya ke Kemen PAN RB. Namun apakah itu disetujui atau tidak oleh pusat, dia mengaku sampai sekarang belum mengetahuinya. Sebab dari pusat belum menurunkan formasinya. "Yang pasti formasi yang kami ajukan untuk mendukung visi dan misi wali kota," pungkasnya.
    Sebelumnya Kepala BKD Diah Triastuti mengatakan, dia mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kebutuhan pegawai sebanyak 1.712 orang. Tetapi realitanya, kuota formasi CPNS 2014 yang diperoleh dari pusat hanya 66 orang. "Dari kuota 66 orang itu, belum ditentukan untuk formasi apa saja," katanya.
    Kendati begitu, Diah memastikan, kuota 66 itu akan dibagi merata untuk semua formasi yang dibutuhkan Kota Tegal. Di antaranya tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis. "Kendati pun pemkot membutuhan tenaga teknis banyak, kuota tersebut tetap dibagi rata untuk semua formasi." (adi)


radartegal.com
Read more »

 

KAJIAN KEISLAMAN DAN KEILMUAN

BERITA DAERAH

POLITIK